Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menjaga profesionalisme dan transparansi dalam menangani pelanggaran pemilu.
Menurutnya, ekspektasi publik terhadap lembaga ini sangat tinggi, dan Bawaslu harus mampu menjawab harapan tersebut. Dengan melaksanakan tugas pengawasan yang adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis, 14 November 2024. Puadi menyampaikan, “Ekspektasi publik terhadap Bawaslu begitu besar sekali. Dalam bagaimana kita bisa merawat keadilan pemilu.
Harapan yang begitu besar ini, kita Bawaslu, perlu untuk menjawab harapan tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.
Menjaga Keadilan dan Penegakan Hukum Pemilu
Puadi menekankan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya sebatas mencegah ketidakberesan dalam pemilu, tetapi juga menegakkan hukum pemilu dengan tegas dan berkeadilan.
Ia mengungkapkan bahwa merawat keadilan pemilu adalah pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang solid antar seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Tugas besar kita untuk merawat keadilan pemilu ini tidak gampang. Banyak hal butuh paling tidak satu koordinasi dan konsolidasi bersama antara satu dengan yang lain,” tambah Puadi.
Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam pengawasan pemilu semakin kompleks, Bawaslu harus bekerja dengan penuh integritas dan transparansi untuk memastikan pemilu yang bersih dan berkeadilan.
Koordinasi dan Konsolidasi yang Efektif di Tingkat Daerah
Puadi juga menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara Bawaslu pusat dan jajaran Bawaslu di daerah. Dalam menangani kasus pelanggaran pemilu, setiap keputusan dan tindakan harus melaporkannya dengan jelas dan sistematis, serta mengacu pada norma hukum yang berlaku.
Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau ketidakpastian hukum yang dapat merusak integritas proses pemilu.
“Hal tersebut harus melaporkannya secara linear ke divisi penanganan pelanggaran yang mengampu, karena ini menyangkut banyak hal terkait norma hukum dan kepastian hukum,” ujar Puadi.
Penekanan pada pelaporan yang jelas dan tepat waktu ini sangat penting untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam setiap mengambil langkah.
Supervisi dan Pemahaman yang Lebih Baik di Tingkat Akar Rumput
Selain itu, Puadi juga meminta Bawaslu provinsi untuk memperkuat supervisi hingga ke tingkat akar rumput, termasuk Bawaslu kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki pemahaman yang tepat tentang bagaimana menangani pelanggaran dengan benar.
Meskipun sudah ada upaya supervisi sebelumnya, Puadi mengungkapkan bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman penanganan pelanggaran di beberapa daerah.
“Karena beberapa kali saya melakukan supervisi, masih banyak yang belum tahu bagaimana menangani pelanggaran dengan benar,” ujar Puadi.
Dengan adanya supervisi yang lebih intensif, sehingga pengawasan pemilu dapat lebih optimal dan mengurangi potensi pelanggaran yang terjadi.
Penguatan Pengawasan untuk Pemilu yang Lebih Adil dan Transparan
Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu di Indonesia berjalan secara adil dan transparan.
Langkah-langkah oleh Bawaslu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran dapat menanganinya dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga prinsip keadilan dan demokrasi dalam setiap tahap pemilu.
Dengan penanganan pelanggaran yang profesional dan transparan, diharapkan masyarakat semakin percaya bahwa proses pemilu di Indonesia berjalan dengan adil, tanpa intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan upaya yang terus dilakukan oleh Bawaslu, diharapkan pemilu Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam hal transparansi, keadilan, dan penegakan hukum yang tegas.
